Ambon, SentralNusantara.com – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor Gubernur Maluku tengah menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang seharusnya mereka terima sejak Desember 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Kondisi ini menambah beban ekonomi para pegawai di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Keterlambatan pembayaran TPP ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena dana tersebut seharusnya sudah dialokasikan dalam anggaran daerah. Mantan Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, dinilai bertanggung jawab atas persoalan ini. Pasalnya, selama masa jabatannya, seharusnya langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan pembayaran hak-hak ASN tetap berjalan, meskipun pemerintah pusat tengah melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
“ASN memiliki hak untuk menerima penghasilan tambahan ini, terlebih lagi mereka telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya di tengah berbagai kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat,” ujar salah satu pegawai yang enggan disebut namanya.
Kini, pekerjaan rumah besar ditinggalkan bagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Gubernur Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath. Mereka harus segera mencari solusi dan memastikan bahwa pembayaran TPP yang tertunda segera direalisasikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa berdampak pada kinerja dan motivasi para ASN dalam menjalankan tugasnya.
Para pegawai berharap bahwa di bawah kepemimpinan yang baru, kesejahteraan ASN menjadi perhatian utama. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah juga harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemprov Maluku perlu segera memberikan kepastian dan langkah konkret agar hak-hak ASN tidak terabaikan dan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
