Ambon, SentralNusantara.com – Bentrok antara warga yang terjadi di wilayah Desa Hunuth Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, menuai sorotan keras dari DPRD Kota Ambon.
Lembaga legislatif ini mengutuk peristiwa penusukan terhadap seorang pelajar yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta aksi pembakaran sejumlah rumah warga Hunuth.
Dalam keterangan pers di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (20/8), Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, yang didampingi pimpinan dan anggota DPRD lainnya, menyebut tindakan warga Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah warga Hunuth sebagai perbuatan anarkis dan bentuk main hakim sendiri.
“Kita tahu bersama Pemkot sedang kesulitan dari segi keuangan, jadi apakah beban dari kejadian ini harus kita tanggung, padahal kita tahu pelakunya dari mana. Untuk itu, Pemkab Malteng harus bertanggung jawab. Kami anggap Pemkab Malteng lalai dalam pembinaan kamtibmas kepada warganya,” tegas Tamaela dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan, akibat peristiwa tersebut sebanyak 17 unit rumah dibakar dan 13 rumah mengalami kerusakan, dengan total 739 jiwa harus mengungsi. Warga, kata Tamaela, meminta keadilan agar pelaku pembakaran dan penyerangan segera ditangkap.
“Dalam waktu 1×24 jam polisi berhasil menangkap pelaku penikaman pelajar, sehingga tuntutan keluarga korban dan warga Hitu terpenuhi. Kami, DPRD Kota Ambon dan warga Hunuth, juga meminta keadilan yang sama: pelaku pembakaran dan penyerangan harus ditangkap,” tegasnya.
Menurutnya, beredarnya berbagai video pengrusakan di media sosial seharusnya menjadi langkah awal bagi pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan mengidentifikasi para pelaku.
“Dunia sudah canggih, video-video sudah beredar. Silakan kepolisian menindaklanjuti kasus ini. Kami juga mengajak masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada polisi dalam proses investigasi,” pintanya.
Tamaela menegaskan bahwa peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Hunuth. Namun, lemahnya proses hukum membuat para pelaku tidak jera.
“Ini sudah berulang kali terjadi di Hunuth. Karena itu, kami akan mengawal proses penangkapan pelaku dan mendesak agar ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selama ini, kejadian serupa sudah ada pelaku diamankan, tapi tidak ada proses hukum lanjut,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah hadir dengan solusi terbaik agar masyarakat Hunuth mendapatkan kepastian berupa rasa aman.
“Mereka trauma, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan keamanan mereka,” pungkas Tamaela.
