Pemkot Ambon Teken Pakta Integritas Penerimaan Murid Baru 2025

Ambon, SentralNusantara.com –Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Murid Baru (PSMB) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen menyelenggarakan penerimaan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas diskriminasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Sekretaris Kota Robby Sapulette, Ketua DPRD Kota Ambon, perwakilan Kejaksaan Negeri Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, serta para kepala dinas di lingkungan Pemkot Ambon.

Kegiatan berlangsung di halaman Balai Kota Ambon, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Selasa (20/5/2025).

Wali Kota Bodewin Wattimena menegaskan, penandatanganan pakta ini menjadi langkah penting untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 berjalan bersih dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

“Pakta Integritas ini dilakukan untuk menjamin bahwa penerimaan siswa baru berlangsung secara transparan dan adil,” ujar Wattimena.

Ia juga menyampaikan penolakannya terhadap praktik titip-menitip murid yang kerap mencederai integritas sistem pendidikan.

“Saya tidak mau lagi ada yang mengintervensi kepala sekolah atau guru untuk menitipkan calon siswa,” tegasnya.

Selain itu, Wattimena menyoroti ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dan meminta seluruh satuan pendidikan menjaga pemerataan. Ia menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang menerima murid secara berlebihan sementara sekolah lain kekurangan peserta didik.

“Kita ingin sistem ini berjalan baik. Tidak boleh ada penambahan ruang kelas yang berlebihan di satu sekolah, sementara sekolah lain kekurangan siswa,” katanya.

Pakta Integritas ini juga ditegaskan sebagai jaminan bebasnya proses penerimaan siswa dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), maupun pungutan liar.

Melalui komitmen tersebut, Pemkot Ambon berharap sistem pendidikan yang lebih adil, bersih, dan berkualitas dapat terwujud, serta mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Pos terkait