SentralNusantara.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menggelar pertemuan penting bersama perwakilan sopir angkutan kota (angkot) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) guna mencari solusi atas polemik jalur operasi angkot pada rute Passo, Laha, dan Hunut yang kerap menimbulkan perselisihan.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin (20/1/2025) dan akan difokuskan pada pencarian solusi adil dan berkelanjutan, demi mencegah konflik antar sopir serta memberikan kepastian layanan bagi masyarakat pengguna transportasi umum.“Setelah rapat dengan Komisi III DPRD, kami akan menyurati Organda dan semua pihak terkait, terutama dari jalur Passo, Laha, dan Hunut,” ujar Kepala Dishub Kota Ambon, Yan Suitella, saat ditemui di Balai Kota Ambon, Jumat (17/1/2025).
Suitella menjelaskan bahwa ketiga jalur tersebut beberapa kali terlibat dalam aksi protes, menyampaikan keberatan masing-masing ke Pemkot Ambon. Perselisihan dipicu oleh revisi jalur operasional pada tahun 2023, yang mengubah arah lalu lintas angkot rute Hunut.“Sebelumnya Hunut pergi lewat JMP, pulang lewat Passo. Tapi setelah revisi, pergi-pulang lewat Passo. Ini yang jadi masalah karena pengemudi Passo merasa dilanggar,” jelasnya.
Selain jalur Passo, jalur Laha juga pernah menyampaikan keberatan karena merasa terganggu operasionalnya oleh perubahan rute. Dishub, menurut Suitella, telah melakukan mediasi pada Desember 2024, dan sempat menghasilkan kesepakatan bahwa angkot Hunut boleh melintasi jalur Passo tanpa mengambil penumpang dari pusat kota hingga Waiheru.“Sayangnya, dalam praktiknya ada sopir Hunut yang melanggar kesepakatan, ini yang memicu ketegangan baru,” tambahnya.
Suitella menegaskan bahwa Dishub tidak ingin mengambil keputusan sepihak yang bisa merugikan salah satu jalur.“Kalau kita ikuti satu pihak, pasti akan timbul masalah dari pihak lainnya. Kami ingin solusi yang disepakati bersama dan adil,” katanya.
Pertemuan pada Senin mendatang diharapkan menjadi forum terbuka untuk mendengar aspirasi dan mencapai kesepahaman kolektif, demi kelancaran layanan angkutan umum di Kota Ambon.“Kita undang semua dulu, kita dengar dari mereka. Harapannya ada titik temu agar transportasi publik di kota ini tetap aman, tertib, dan nyaman,” pungkas Suitella.
