Ambon. SentralNusantara.com – Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Ambon harus berlandaskan evidence based policy, yakni kebijakan berbasis bukti yang disusun melalui data, fakta, serta hasil riset ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Data Strategis Kota Ambon sekaligus Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Statistik, yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (18/11/2025).
“Kebijakan pembangunan harus diarahkan berdasarkan evidence based policy agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sapulette.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk menerima pandangan, masukan, dan rekomendasi dari berbagai pihak. Menurutnya, standar layanan statistik yang dirumuskan harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses, kepastian, kecepatan layanan, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna data.
“Kontribusi Bapak/Ibu sekalian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa layanan statistik daerah semakin berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan lintas sektor,” ujarnya.
Sapulette menegaskan bahwa pengelolaan data tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi, integrasi, dan komitmen bersama antarinstansi. Karena itu, ia berharap sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi mengenai data strategis pembangunan Kota Ambon.
“Saya berharap lahir kesamaan persepsi mengenai data strategis pembangunan Kota Ambon, terutama pada isu-isu prioritas seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, dan pengendalian inflasi,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, BKKBN, Dinas Perhubungan, BPPRD, Kesbangpol, Pemadam Kebakaran, Dinas PUPR, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
