Ambon, SentralNusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Barat (SBB), Ulis Rutasouw, mengungkapkan berbagai permasalahan yang ditemukan saat reses di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur pada Desember 2024 lalu. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), buruknya infrastruktur jalan, serta kebutuhan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi isu utama yang disampaikan masyarakat.
“Minyak tanah dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Selain mahal, barangnya juga sulit ditemukan,” ungkap Rutasouw kepada wartawan di Ambon, Rabu (8/1/2025).
Rutasouw menyoroti kondisi jalan lingkungan di wilayah tersebut, terutama di Ibu Kota Kecamatan Taniwel, yang masih rusak parah. Ia menjelaskan bahwa jalan setapak yang dibuat sebelumnya tidak bertahan lama. Sementara itu, ruas jalan nasional sudah dalam kondisi baik, tetapi akses jalan desa masih sangat memprihatinkan.
“Masyarakat sangat membutuhkan jalan yang layak, khususnya untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Ini harus ditindaklanjuti,” katanya.
Dalam diskusi dengan masyarakat, Rutasouw menerima permintaan mendesak untuk mendirikan sebuah SMK di Kecamatan Taniwel Timur. Selama ini, wilayah tersebut belum memiliki SMK, sehingga lulusan SMA kesulitan mendapatkan keterampilan khusus.
“Kita akan upayakan ini. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Maluku yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya akan membahasnya dalam rapat kerja. Harapannya, SMK ini bisa membuka peluang bagi lulusan untuk mandiri dan berwirausaha, tanpa harus bergantung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” jelas politisi Demokrat Maluku itu.
Selain itu, Rutasouw juga menyinggung kendala pengangkutan hasil hutan, seperti pisang, umbi-umbian, cengkeh, dan kopra, yang sulit diangkut ke desa-desa. Ia menyatakan akan mendorong pembangunan jalan tani untuk mempermudah akses transportasi hasil hutan.
“Kita akan mengupayakan pembangunan jalan tani agar masyarakat bisa mengangkut hasil hutan mereka dengan lebih mudah,” tutupnya.
Rutasouw berharap semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan, untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat kabupaten dan provinsi.
