Jakarta, SentralNusantara.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku 2024 di Aula Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (11/1/2024).
Dalam arahannya, Mendagri menyebutkan bahwa masalah inflasi masih menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang mengalami gangguan, terutama sejak COVID-19 dan pasca-COVID-19, yang telah berdampak besar pada perubahan pola permintaan dan pasokan dunia.
“Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap cukup baik, menduduki peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%,” ujar Mendagri.
Selain masalah inflasi, Mendagri juga membahas realisasi APBD dan persiapan Pemilu 2024, terutama terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Mendagri menekankan bahwa Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 di Indonesia dalam Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwulan III Tahun 2023, dengan nilai 5,69%.
“Prestasi ini menunjukkan kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di dalamnya,” ungkap Mendagri.
Mengenai masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri berharap adanya inovasi dan pemanfaatan potensi APBD untuk meningkatkan target pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran.
Dari segi realisasi belanja, Provinsi Maluku memiliki persentase 90,25%, sedangkan rata-rata nasional 82,49% dan rata-rata se-Maluku 77,08%.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi terhadap penandatanganan NPHD bersama KPUD dan Bawaslu di Provinsi Maluku, dan berharap agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.
