Ambon,SentralNusantara.com – Untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat (Pempus)Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor)dengan mitra BPJN, BWS, BPPW, BP2P, BP2JK serta Dinas PU dan Disperindag Maluku berlangsung di ruang Komisi III, Rabu 10 januari 2024.
Rakor dipimpin Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw di dampingi Wakil Ketua, Saodah Tethol, Ayu H. Hasanusi, anggota Komisi III, Anos Yermias dan Fauzan Alkatiri.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias menyampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui dana Inpres khusus untuk BPJN Maluku, begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BPPW, BWS serta Dinas PU Maluku.
Sementara itu, Ayu H. Hasanusi mengatakan, soal jalan dari Kawanua ke Teluti untuk segera di tangani, begitu juga penyampaian data pembangunan jalan untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR, begitu juga usulan pembangunan pasar baru di wilayah Kota Ambon.
Wakil Ketua Komisi III Saodah Tethol menjelaskan terkait dengan pembangunan talud penahanan pantai di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, banyak yang mengalami abrasi pantai yang cukup tinggi.
Sehingga untuk menangani hal itu tidak bisa menggunakan dana desa tetapi lewat dana Kementerian PUPR melalui BWS Maluku.
Begitu juga Pamsimas di Maluku Tenggara banyak yang mengalami kegagalan dan pelaksanaan Pamsimas berupa air bersih di Bumi Larvul Ngabal itu tidak ada yang beres.
“Stop dengan Pamsimas, ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau airnya habis,” ujar Saodah dalam rapat penyampaian aspirasi itu.
Atas dasar itu, Saoda mengklaim seluruh program air bersih Pamsimas di Kepulauan Kei Gagal Total.
“Seluruh air bersih Pamsimas di Kei tidak ada yang beres sehingga kami simpulkan di Kei Pamsimas gagal,” ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri. Menurutnya, terdapat 5 titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak.
Namun sayangnya, wakil rakyat dari Bumi Ita Wotu Nusa itu tidak menjelaskan secara detail kelima titik program Pamsimas yang dinilainya rusak itu.
Menanggapi hal tersebut Donni, Perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku menjelaskan, program Pamsimas dilakukan dengan berbagai tahapan mulai dari verifikasi bersama Pemerintah Daerah setempat, survei lokasi langsung dengan masyarakat, termasuk sosialisasi.
Bahkan program yang sudah selesai dikerjakan kata Doni, diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola secara langsung.
Selain itu, khusus untuk usulan Dana Inpres, yang mewakili BPJN Maluku, Rido Bagian Perencanaan menjelaskan, untuk input Inpres pihak BPJN melakukan pendampingan Provinsi Maluku sebanyak 13 usulan.
Ditambahkan, untuk Inpres jalan daerah pihak balai sementara melakukan verifikasi dan setelah verifikasi ada beberapa hal yang terkendala ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagiannya bermasalah.
“Kalau dari detail desain kelihatannya sudah membaik.” ucap Rido.
