AMBON, SentralNusantara.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, memaparkan perkembangan ekonomi Kota Ambon yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta angka kemiskinan. Pemaparan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi pada Senin (6/10/2025), sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap kondisi ekonomi daerah.
Wattimena menjelaskan, informasi mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan perlu diketahui masyarakat agar pelaku usaha dan pihak terkait dapat memahami situasi terkini serta menyiapkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, tingkat inflasi pada September 2025 tercatat sebesar 2,97 persen, menurun dari bulan Agustus yang mencapai 3,38 persen. Penurunan inflasi tersebut dipengaruhi turunnya harga ikan akibat membaiknya kondisi cuaca bagi nelayan.
Namun, Wali Kota mengakui harga transportasi, terutama udara, masih menjadi faktor penekan yang menghambat penurunan inflasi secara signifikan. “Kita masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita,” ujarnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Wattimena menyebut adanya perlambatan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mencapai 5,96 persen, namun pada triwulan II tahun 2025 turun menjadi 4,53 persen. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi dan berkurangnya belanja pemerintah yang turut mempengaruhi sektor riil.
“Kami berharap sektor UMKM dan industri kreatif bisa terus berkembang karena menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Ambon,” katanya.
Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Ambon menunjukkan penurunan dari 5,13 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Garis kemiskinan diukur berdasarkan pendapatan per kapita sebesar Rp783.697 per jiwa per bulan.
“Jurang antara yang miskin dan tidak miskin di Ambon sangat tipis, sehingga kita harus hati-hati agar yang tidak miskin tidak turun menjadi miskin,” jelas Wattimena.
Ia juga menyoroti peran pasar tradisional seperti Pasar Mardika dan Pasar Batumerah dalam menjaga stabilitas harga. Wali Kota meminta semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memastikan pengelolaan pasar berjalan optimal.
“Kami minta tidak ada praktik pungli di pasar karena itu berdampak langsung pada harga barang. Jika kita serius menjaga pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan, maka pengelolaan pasar harus dilakukan secara baik,” tegasnya.
Wattimena menambahkan, Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran tunjangan pegawai dan alokasi dana desa, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
