Ambon, SentralNusantara.com –Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, secara resmi membuka dialog publik bertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?” yang diselenggarakan di Aula Pacific Hotel, Sabtu (17/5).
Dalam sambutannya, Benhur menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir memenuhi undangan. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan semata mesin kekuasaan, melainkan wadah untuk menggali gagasan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Menurutnya, partai politik tidak hanya berperan dalam wacana dan opini publik, tetapi juga harus mampu mengonsolidasikan pemikiran rakyat demi melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, khususnya di Maluku.
Benhur menyoroti terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebijakan ini berdampak luas, terutama bagi daerah seperti Maluku yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Maluku berada di peringkat ke-6 nasional dalam hal tingkat penyebaran kemiskinan.
Ia mengkritisi bahwa efisiensi tidak hanya berdampak pada pengeluaran administratif seperti perjalanan dinas, namun juga berimbas pada anggaran infrastruktur.
“Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tapi pemotongan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk sektor perhotelan dan UMKM,” ujar Benhur.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Jangan hanya rakyat yang diminta berhemat, sementara struktur pemerintahan pusat masih gemuk. Negara juga harus mengefisiensi diri,” katanya dengan nada kritis.
Benhur juga menyinggung tumpang tindih antara berbagai kebijakan pusat seperti Inpres Nomor 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres Nomor 9 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia mempertanyakan efektivitas dan koordinasi dalam penyaluran dana serta pembentukan kelembagaan baru yang justru berpotensi menimbulkan kebingungan.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan menjadikan partai politik sebagai lokomotif perjuangan rakyat.
“Kita harus menyatukan kekuatan dan pemikiran demi menghasilkan kebijakan politik yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dialog ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat juang Pattimura, pahlawan nasional asal Maluku.
“Semoga lahir Pattimura-Pattimura baru yang berpikir konstruktif demi kemajuan bangsa,” tutupnya.
Acara ini resmi dibuka dengan harapan dapat menghasilkan rumusan strategis yang akan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah, sebagai pijakan menuju kebijakan
