Ambon, SentralNusantara.com –Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Maluku, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat harus disusun berdasarkan realitas sosial dan aspirasi rakyat Maluku.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti Diskusi Publik bertajuk “Efisiensi Anggaran : Bagaimana Nasib Maluku?” yang digelar di Ambon, Sabtu (17/5).
Dalam keterangannya, Benhur menyebut bahwa diskusi ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, dari tokoh agama, akademisi, pelaku UMKM, pemuda, hingga organisasi sosial dan berhasil mengangkat beragam persoalan nyata yang muncul pasca kebijakan efisiensi anggaran.
“Partai harus menyatu dengan rakyat. Tidak cukup hanya menyampaikan opini. Gagasan akan lahir bila kita mendengar langsung dari masyarakat. Diskusi ini adalah ruang untuk itu,” ujar Benhur.
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini kebijakan efisiensi belum melalui evaluasi menyeluruh, padahal dampaknya sudah dirasakan masyarakat di banyak sektor, terutama layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat kecil.
“Efisiensi yang diterapkan pusat ini belum dievaluasi, tetapi dampaknya sudah jelas. APBD kita sebagian besar habis untuk belanja rutin dan utang, lalu rakyat dapat apa? Maka, kita harus petakan masalah ini secara serius sebelum pembahasan APBD pada Juli mendatang,” jelasnya.
Benhur juga mengkritisi model pendekatan yang digunakan pemerintah pusat, yang cenderung seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah, khususnya wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Kita ini daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan fiskal yang sangat khas. Kalau pendekatannya seragam seperti di Jawa, kita akan tertinggal terus. Harus ada formulasi khusus untuk Maluku,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan Benhur dalam wawancara tersebut adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai penangkapan ikan terukur, yang menurutnya justru merugikan daerah penghasil seperti Maluku.
“Keputusan Menteri KKP harus dievaluasi. Laut adalah kekuatan kita. Kalau potensi itu dibatasi, rakyat yang dirugikan, dan PAD kita juga terganggu. Harus ada relaksasi kebijakan agar daerah bisa berkembang,” tandasnya mengakhiri.
