Ambon, SentralNusantara.com –Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, Mercy Christy Barends, mengungkapkan kekhawatirannya terkait efisiensi anggaran yang menyebabkan dana sebesar Rp1,3 triliun tidak mengalir ke Provinsi Maluku.
Menurutnya, kondisi ini sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.
“Anggaran yang seharusnya masuk ke Maluku kini tertahan di pusat. Belum jelas apakah ini hanya ditahan sementara atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang pasti, pelayanan publik kini sangat terbatas,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Barends menilai, kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibanding daerah kontinental seperti di Pulau Jawa. Efisiensi anggaran justru memperparah situasi.
“Tanpa efisiensi pun kita sudah setengah mati menangani persoalan masyarakat. Angka kemiskinan masih stagnan di posisi empat nasional. Apalagi dengan pemangkasan ini, pelayanan publik melambat, dan beberapa program terpaksa dikurangi atau bahkan ditiadakan,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa 90% perputaran ekonomi dan pembangunan di Maluku bersumber dari dana APBD. Ketika APBD terpangkas, efek domino pun terjadi, ekonomi tidak berputar, daya beli masyarakat menurun, dan angka kemiskinan meningkat.
Barends mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum membenahi sistem perencanaan dan penganggaran. Ia mendorong agar pengelolaan keuangan dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial.
“Kalau dihitung, dana dari pusat yang masuk ke Maluku dalam lima tahun bisa mencapai lebih dari Rp120 triliun. Tapi kenapa kita masih terjebak dalam kemiskinan? Kita harus merancang program dari hulu ke hilir, misalnya di sektor perikanan mulai dari nelayan, akses pasar, hingga hilirisasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Barends menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kesulitan yang sedang dihadapi rakyat Maluku.
“Sudah saatnya kita bersatu, bekerja dengan hati nurani, penuh tanggung jawab, dan akuntabel. Pemerintah harus menjadi integrator yang menyatukan semua kekuatan untuk mengatasi tantangan efisiensi dan mempercepat pembangunan di Maluku,” tutupnya.
