Jakarta, SentralNusantara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut.
Berdasarkan siaran pers Kementerian PUPR, Minggu, bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi.
“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki dilansir dari antara.com
Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare . Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.
Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020.
Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023.
“Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen,” kata Dedi.
Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya – PT Tuah Agung Anugrah – PT Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun.
Menurut keterangan tersebut, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik.
Ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.
Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.
Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar.
Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.
Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder.
Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.
Sejumlah kawasan wisata super prioritas yang telah dicanangkan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar mampu mengantisipasi peningkatan permintaan yang diperkirakan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong sejumlah destinasi wisata super prioritas di Tanah Air yang telah dicanangkan harus benar-benar mampu mengantisipasi kenaikan permintaan yang diperkirakan akan terjadi, serta mampu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisatanya.
Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki banyak pilihan kawasan wisata yang indah dan menarik. Indonesia harus mampu menerapkan langkah strategis yang mampu mengatasi potensi kesenjangan sosial antara warga lokal dan pendatang, hingga potensi overtourism itu di sejumlah kawasan wisata yang ada.
“Seperti tujuan wisata Amsterdam, Belanda dan Hawaii, Amerika Serikat misalnya yang sudah mengalami overtourism, karena kedatangan wisatawan sudah melebihi daya tampung kawasan wisatanya,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan agar mampu menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM, melestarikan lingkungan kawasan wisata, sekaligus infrastrukturnya yang mendukung pencapaian target sektor pariwisata nasional.
