Langgur, SentralNusantara.com – Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh koperasi di wilayahnya, menyebutkan rendahnya tingkat Partisipasi Anggota terhadap Simpanan dan Tabungan sebagai salah satu isu krusial. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku 2024, Jasmono menegaskan perlunya upaya bersama untuk mengatasi permasalahan ini.
Sejak 2020 hingga 2023, sebanyak 3.693 usaha mikro telah mendapat fasilitasi pemodalan dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Namun, Jasmono menyoroti bahwa ketergantungan pada modal luar masih tinggi dan jumlah koperasi yang aktif belum mencapai 100 persen.
Menurut Jasmono, upaya pengembangan koperasi akan terus didorong, dengan fokus pada pemodalan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro. Dinas Koperasi dan UKM Malra telah melaksanakan beberapa kebijakan strategis, termasuk pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
Selain itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah digunakan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha mikro di Maluku Tenggara. Nilai anggaran sebesar Rp451.803.000,00 telah dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha koperasi maupun usaha mikro.
Jasmono juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, di wilayahnya. Strategi ini mencakup perekrutan, pembinaan, dan fasilitasi bagi masyarakat miskin ekstrem untuk mandiri secara ekonomi, dengan fokus pada sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, pariwisata, koperasi, dan UMKM.
Rakorda ini diharapkan dapat melahirkan strategi dan rekomendasi yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kota dalam upaya meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Maluku.
