Ambon, SentralNusantara.com – Benhur G. Watubun kembali mendapat kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku untuk periode 2025-2030.
Penetapan ini diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Internal DPP PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Predric Palit, dalam acara Konferensi Daerah (Konferda) ke-VI yang berlangsung di Santika Hotel Ambon, Minggu (02/11/2025).
“Berdasarkan hasil evaluasi terhadap psikotes dan rapat pleno DPP PDI Perjuangan, menetapkan Benhur George Watubun sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030,” ujar Dolfie saat membacakan keputusan resmi partai.
Selain menetapkan Ketua DPD, DPP PDI Perjuangan juga mengesahkan Nancy Purmiasa dan Andreas J.W. Taborat sebagai calon personalia DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030.
Kedua nama ini ditetapkan sebagai bagian dari personalia DPD PDI Perjuangan Maluku dan akan bekerja bersama Ketua DPD dalam menyusun struktur kepengurusan yang solid.
Dalam kesempatan itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, yang bertindak sebagai Ketua Tim Formatur, bersama pimpinan sidang pleno tim formatur, untuk segera merampungkan struktur, komposisi, dan personalia pengurus.
“Ketua DPD selaku Ketua Tim Formatur diminta menuntaskan penyusunan struktur dan personalia sesuai mekanisme partai, dengan memperhatikan keseimbangan wilayah, usia, dan kapasitas kader,” tegas Dolfie.
Dolfie menekankan bahwa penyusunan kepengurusan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari total pengurus, serta mencantumkan dua nama calon personalia yang telah disahkan.
“Keterwakilan perempuan merupakan amanat partai. Minimal 30 persen dari total pengurus harus diisi oleh kader perempuan yang memiliki kapasitas dan komitmen,” katanya.
Terakhir, DPP menginstruksikan agar struktur DPD PDI Perjuangan Maluku berjumlah sekurang-kurangnya 19 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang, menyesuaikan dengan komposisi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan masa bakti 2025–2030.
“Struktur disusun antara 19 hingga 25 orang sesuai komposisi DPP. Tujuannya agar kepengurusan di daerah tetap ramping namun efektif dalam menjalankan kerja-kerja politik partai,” pungkas Dolfie.
