Ambon, SentralNusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga kontrak di wilayah administrasi Kota Ambon karena tidak dapat merealisasikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025.
Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, di ruang kerjanya, Selasa (25/3/2025).
“Ini adalah permohonan maaf dari Pemerintah Kota Ambon karena tidak dapat menyediakan anggaran THR bagi tenaga kontrak. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13, tunjangan tersebut hanya diberikan kepada DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK,” kata Sapulette.
Ia menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini difokuskan pada beberapa prioritas penting, seperti efisiensi anggaran, pelunasan beban hutang, pembayaran sertifikasi guru, Alokasi Dana Desa (ADD), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta gaji kontrak yang totalnya mencapai lebih dari Rp107 miliar.
Untuk menjawab kebutuhan anggaran tersebut, Pemkot Ambon telah memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi terhadap program seremonial, kajian, studi banding, hingga kegiatan publikasi. Evaluasi atas efisiensi OPD dijadwalkan akan dilakukan pada Kamis, 27 Maret 2025, dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon.
Sapulette menambahkan, salah satu faktor yang menambah beban belanja daerah adalah penundaan penerbitan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat, sehingga daerah wajib kembali menganggarkan gaji tenaga kontrak untuk 10 bulan ke depan.
“Kondisi ini juga berdampak pada kebijakan THR dan gaji ke-13 untuk tenaga kontrak. Kami berharap para tenaga kontrak dapat memahami situasi yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Ia juga berharap agar dukungan masyarakat terus mengalir agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga ke depan pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengambil kebijakan yang pro-rakyat, khususnya dalam pelayanan publik dan pembangunan Kota Ambon
