Langgur, SentralNusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mengapresiasi sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku Tenggara yang telah turut menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Tenggara. Namun, fungsi kontrol yang dilakukan haruslah berdasarkan fakta.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Raharusun, terkait pernyataan Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Mudafarsyah Leisubun, yang dinilai keliru.
Dalam keterangannya, Antonius Raharusun membantah pernyataan Mudafarsyah Leisubun yang mengatakan Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, tidak melakukan upaya rekonsiliasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan elemen pemuda untuk pencegahan dan penanganan konflik.
“Faktanya, Penjabat Bupati Malra serius mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak seperti yang disebutkan Leisubun,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/3/2024).
“Kami punya bukti dan dokumentasi keseriusan Pj Bupati Malra menyelesaikan konflik sangat jelas, foto dan video dapat dilihat pada akun Facebook dan channel YouTube Diskominfo Maluku Tenggara,” tambahnya.
Raharusun menjelaskan, Pj Bupati Malra senantiasa hadir bahkan saat konflik terjadi, terlibat bersama aparat TNI-Polri meredakan amarah para pihak yang bertikai.
“Kehadiran Pj Bupati saat terjadi konflik sangat mengancam nyawa, namun hal itu rela dilakukan karena mencintai rakyatnya. Kami punya bukti dokumentasi, karena itu saya menilai pernyataan saudara ketua DPD KNPI sangat keliru,” tukasnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pj Bupati Malra sering mengadakan pertemuan bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang Kay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD Terkait, dan pihak lainnya. Hasilnya berupa kebijakan maklumat maupun press release tegas Pemerintah Daerah yang telah disebarluaskan melalui Channel YouTube Diskominfo Maluku Tenggara.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah serta TNI-Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen masyarakat, termasuk KNPI Maluku Tenggara sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Malra.
“Alangkah bijaknya bila DPD KNPI Maluku Tenggara turut bersama-sama Pemerintah Daerah dan TNI-Polri mengusahakan resolusi atas konflik yang terjadi sehingga perdamaian bersama dapat dirasakan,” pungkasnya.
