Ambon, SentralNusantara.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat melakukan pengawasan di daerah tersebut. Sejumlah isu yang mencuat meliputi kebutuhan pembangunan gedung sekolah baru, kesejahteraan guru, serta status kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool, menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke beberapa sekolah serta rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru. Salah satu temuan utama adalah kondisi fisik sekolah yang sudah lama berdiri namun belum mendapat pembangunan gedung baru, termasuk SMA Negeri 1 SBB yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa.
“Mereka meminta pembangunan gedung baru karena kondisi bangunan sudah tidak layak. Namun, anggaran dari pusat hanya tersedia untuk rehabilitasi, bukan pembangunan baru. Selain itu, sekolah juga membutuhkan tambahan ruang kelas, ruang guru, aula, serta pagar,” ujar Saodah di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (03/03/2025).
Selain infrastruktur, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum cair akibat kendala koordinasi antar sekolah. Komisi IV meminta pihak terkait segera memperjelas data agar pencairan dapat dilakukan secara kolektif dan tepat waktu.
Persoalan lain yang ditemukan adalah banyaknya kepala sekolah yang masih berstatus Plt, termasuk di SMA Siwalima. Komisi IV berharap pemerintah daerah segera menetapkan kepala sekolah definitif, terutama di bawah kepemimpinan gubernur yang baru pada tahun 2025 ini.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru agar seluruh kepala sekolah yang masih berstatus Plt bisa segera didefinitifkan,” tutupnya.
