Ambon, SentralNusantara.com – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang mendorong hilirisasi sektor perikanan. Langkah ini selaras dengan agenda besar pemerintah pusat yang menjadikan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si, menjelaskan bahwa Maluku memiliki posisi strategis dalam percaturan perikanan nasional. Dari total wilayah, 92,4 persen berupa laut dengan garis pantai sepanjang 10.630 kilometer, serta masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) utama.
“Total potensi perikanan Maluku di WPP 714, 715, dan 718 diperkirakan mencapai 4,39 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sekitar 3,28 juta ton. Angka ini menyumbang 36,5 persen dari total potensi ikan nasional. Artinya, Maluku adalah jantung perikanan Indonesia timur yang seharusnya mendapat perhatian besar dalam agenda hilirisasi,” ujar Burhanudin, Sabtu (13/9/2025).
Selain potensi tangkap, Maluku juga memiliki kekayaan besar di sektor budidaya. Potensi lahan budidaya laut mencapai 495.300 hektar, namun baru dimanfaatkan sekitar 5 persen. Sementara itu, lahan budidaya air payau seluas 191.450 hektar juga masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
Dari sisi komoditas unggulan, ikan tuna, udang vaname, kerapu, dan kakap menjadi andalan Maluku. Pada semester I tahun 2022, ekspor perikanan Maluku tercatat senilai 18,72 juta dolar AS dengan volume 2,55 juta kilogram serta 100.561 ekor ikan hidup. Angka ini menunjukkan produk laut Maluku telah memiliki daya saing internasional, meskipun masih dalam skala terbatas.
Namun, Burhanudin menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar hasil laut masih dijual dalam bentuk mentah dan diolah di luar daerah, sehingga masyarakat Maluku hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa menikmati nilai tambah.
“Hilirisasi perikanan akan menjadikan Maluku bukan sekadar penyedia bahan baku, tetapi pusat industri pengolahan hasil laut. Dampaknya luas: peningkatan pendapatan nelayan, tumbuhnya UMKM, terbukanya lapangan kerja, dan Maluku bisa lebih kuat bersaing di pasar global,” jelasnya.
IKMANEMA menilai mendukung hilirisasi sektor perikanan di Maluku dapat membawa banyak manfaat, mulai dari peningkatan nilai ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas produk, hingga pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Untuk mempercepat hilirisasi, IKMANEMA menawarkan sejumlah strategi, yakni pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran, pelatihan serta pendidikan nelayan, kemitraan dengan swasta dan investor, hingga modernisasi teknologi pengolahan, pengemasan, dan distribusi.
IKMANEMA juga menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan hilirisasi. Organisasi nelayan ini berkomitmen menyerap aspirasi, memperkuat kapasitas, serta memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Kami percaya, bila program hilirisasi ini dijalankan konsisten dan berpihak pada rakyat, Maluku bisa tampil sebagai poros maritim Indonesia timur, dan nelayan tidak lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkas Burhanudin.
Dengan dukungan masyarakat nelayan, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan semakin percaya diri mempercepat hilirisasi perikanan. Apalagi, langkah ini sejalan dengan visi nasional menjadikan hilirisasi sebagai lokomotif ekonomi Indonesia, bukan hanya di sektor pertambangan, tetapi juga kelautan dan perikanan.
