Ambon, SentralNusantara.com – Mewakili Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si, memaparkan strategi penanganan dan potensi konflik sosial di Provinsi Maluku dalam Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontinjensi Konflik Sosial. Kegiatan tersebut digelar di Swis-Belhotel Ambon, Rabu (6/8/2025).
Dalam paparannya, Sadali menjelaskan bahwa strategi penanganan konflik sosial di Maluku mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan peraturan pelaksanaannya, serta Keputusan Gubernur Maluku Nomor 850 dan 851 Tahun 2025 terkait pembentukan tim terpadu dan tim kewaspadaan dini daerah.
Sadali mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab konflik di Maluku, antara lain ketimpangan ekonomi dan pembangunan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, politik identitas, provokasi berbasis isu agama dan etnis, serta lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga.
Ia juga menyoroti beberapa kendala dalam penanganan konflik, seperti koordinasi pusat dan daerah yang belum optimal, keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang perdamaian.
“Potensi konflik di Maluku mencakup konflik perorangan hingga komunal, konflik politik, konflik lahan dan batas wilayah, serta ketimpangan layanan publik,” ujarnya.
Menurut Sadali, strategi penanganan dilakukan melalui empat pendekatan, yakni pencegahan (preventif), deteksi dan respons dini, penanganan (kuratif), serta pemulihan dan rekonsiliasi (rehabilitasi). Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan termasuk coffee morning bersama Forkopimda, rapat koordinasi, serta tanggap cepat atas situasi sosial yang berpotensi konflik.
Ia mencontohkan beberapa kasus konflik yang masih ditangani, seperti di Negeri Kariu (Pulau Haruku), Kecamatan Salahutu, dan Kecamatan Seram Utara. Untuk konflik di Kariu, pemerintah telah membangun kembali rumah warga, menyediakan air bersih, listrik, layanan pendidikan dan kesehatan, serta membangun pos keamanan. Sementara untuk konflik di Salahutu dan Seram Utara, dilakukan koordinasi bersama aparat keamanan, penyaluran bantuan, dan pembentukan sekolah serta pos darurat.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten III Provinsi Maluku Utara, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kantibmas Kemenko Polhukam RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Wakapolda Maluku, Wakil Wali Kota Ambon, dan sejumlah perwakilan Forkopimda dari Maluku dan Maluku Utara.
