Jakarta, SentralNusantara.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, telah dilantik menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2024. Pelantikan ini berlangsung di Jakarta pada Jumat, 26 April 2024, dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Mendagri Karnavian menjelaskan bahwa proses pelantikan Sadali Ie sebagai Penjabat Gubernur Maluku telah melalui penilaian yang panjang dan merupakan kewenangan Presiden. Sadali Ie resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Maluku untuk mengisi kekosongan setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur sebelumnya pada 24 April 2024.
Dalam sambutannya, Mendagri Karnavian menegaskan bahwa Penjabat Gubernur memiliki kewenangan yang sama dengan Gubernur definitif, kecuali dalam empat hal yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Salah satu hal yang ditekankan adalah larangan melakukan mutasi jabatan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam enam bulan sebelum pendaftaran, kecuali atas izin Mendagri.
Mendagri Karnavian juga menjelaskan terkait pelantikan Gubernur Maluku sebelumnya pada 19 April 2024, yang menuai sejumlah isu. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut telah melalui proses penilaian yang cukup dan dianggap sah. Karnavian menekankan bahwa pelantikan tersebut tidak bisa dilakukan ulang, mengingat masa jabatan Gubernur yang berakhir pada 23 April 2024.
Karnavian menyerukan agar Penjabat Gubernur dapat menjaga netralitas dalam konteks Pilkada dan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi Maluku. Dia berharap Penjabat Gubernur dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk forkopimda, tokoh masyarakat, dan Bupati/Walikota.
Mendagri Karnavian berpesan agar situasi di Maluku tetap terjaga stabil, terutama dalam menghadapi Pilkada yang serentak di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat berjalan damai dan sejuk.
