Tual, SentralNusantara.com – Pemerintah Kota Tual menyelaraskan visi-misi daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Sapta Cita Lawamena Gubernur Maluku. Penekanan dilakukan pada sektor pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Wali Kota Tual, Hi. A. Yani Renuat menyampaikan hal ini di hadapan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat melakukan kunjungan kerja di Kota Tual, Senin (12/5/2025). Ia menegaskan bahwa sinergi pembangunan ini penting untuk memastikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat Tual, tetapi juga terhadap pembangunan regional dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku dijadwalkan meluncurkan sejumlah program strategis yang menjadi bagian dari sinergi pusat dan daerah. Program pertama adalah peluncuran 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, Amru Maryadat, yang mengusung visi menjadikan Tual sebagai kota maritim yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.
Gubernur juga akan meletakkan batu pertama untuk penataan permukiman Wearhir sebagai bagian dari program 3 juta rumah nasional. Kota Tual menjadi satu-satunya daerah di Maluku yang memperoleh Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT), dengan total anggaran sebesar Rp26,4 miliar, terdiri dari Rp23,1 miliar DAK dan Rp3,3 miliar dana sharing APBD Kota Tual.
Program berikutnya adalah pembukaan sosialisasi pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kampung Fanil, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara. Kota Tual menjadi daerah pertama di Maluku yang memenuhi syarat pembangunan SR yang akan menyediakan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA, lengkap dengan asrama dan fasilitas pendukung lainnya.
Wali Kota menyebutkan bahwa sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin di desil satu agar tidak tertinggal dalam pendidikan. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif tersebut.
Selanjutnya, Gubernur dan rombongan akan meninjau pembangunan RSUD Maren Haji Noho Renuat dalam rangka peningkatan status dari tipe D ke tipe C. Proyek ini merupakan bagian dari program “quick win” Presiden Prabowo dan diperkirakan menelan anggaran hampir Rp200 miliar.
Agenda lain adalah peluncuran tahap awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 27 desa dan 3 kelurahan se-Kota Tual. Program ini merupakan prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk memperkuat ekonomi desa berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, dan klinik desa, dengan alokasi dana hingga Rp5 miliar per koperasi melalui bank-bank BUMN.
Wali Kota juga melaporkan pengoperasian lima titik dapur makan bergizi gratis sebagai bagian dari program 100 hari kerja Presiden. Dapur ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan.
Selain itu, Wali Kota turut melaporkan progres pembangunan Pasar Baru Maren yang dibangun melalui bantuan pemerintah pusat berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022. Pasar tersebut telah rampung pada 2024 dan akan menjadi pusat ekonomi baru bagi 500 pedagang lokal.
“Kami menyadari bahwa pembangunan di Kota Tual tidak dapat dilakukan sendiri. Kami berharap dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam peningkatan anggaran infrastruktur, percepatan program prioritas, dan realisasi penangkapan ikan terukur di Kota Tual,” tutup Renuat.
