Langgur, SentralNusantara.com – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Moh. Nawawi Namsa, akhirnya memberikan klarifikasi terkait gejolak penolakan yang muncul setelah pemberian rekomendasi DPP PPP. Penjelasan ini disampaikan menyusul viralnya video dukungan sejumlah pengurus dan kader PPP Malra kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun – Vialy Rahantoknam (MTH-VR).
Dalam penjelasannya, Nawawi Namsa mengungkapkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan penggunaan suara sah dalam pencalonan kepala daerah, tidak ada komunikasi politik yang dilakukan dengan DPC PPP Malra oleh kandidat manapun. Setelah putusan MK, tim sukses dari Bakal Calon Bupati Martinus Sergius Ulukyanan (MSU) merupakan pihak pertama yang menghubunginya.
Menurut Namsa, setelah MSU, surat dukungan juga diterima dari tim MTH, diikuti oleh komunikasi dari tim Veky Suanthie, dan terakhir dari Pak Esebius Utha Safsafubun. Setelah itu, Nawawi Namsa mengkoordinasikan keempat calon tersebut dengan OKK DPC PPP Malra, Husein Rahakbauw, untuk diusulkan ke DPW PPP Maluku dan kemudian diteruskan ke DPP PPP.
“Usulan ini kami kirimkan ke DPW, lalu DPW meneruskan ke DPP. Keputusan akhirnya adalah merekomendasikan Martinus Sergius Ulukyanan dan Ahmad Yani Rahawarin (MSU-AYR),” jelas Namsa.
Namsa juga menyinggung tentang ketidakkomitmenan M. Thaher Hanubun dengan hasil Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP Malra. Dalam video dukungan yang beredar, tampak bahwa M. Thaher Hanubun tidak memenuhi komitmen politik yang telah dibangun sebelumnya.
“Hasil Mukercab menunjukkan adanya simbiosis mutualisme. Sebelum Mukercab, kami telah membangun komitmen politik dengan Pak MTH. Namun, kenyataannya, komitmen tersebut tidak dilaksanakan, dan ada banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara detail di sini,” ungkap Namsa.
Menurut Namsa, ketidakpastian dalam komitmen politik M. Thaher Hanubun mungkin menjadi salah satu alasan DPW PPP Provinsi Maluku dan DPP PPP memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada M. Thaher Hanubun dalam Pilkada Maluku Tenggara 2024.
