Tual, SentralNusantara.com – Pemerintah Kota Tual saat ini sedang berupaya menekan inflasi dan kemiskinan ekstrem, dua faktor yang berpengaruh besar terhadap tingginya angka stunting. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Tual, Hi. A. Yani Renuat, melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tual, Drs. Dullah Atnangar, pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting yang digelar oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Tual, Rabu (17/01/2024).
Penjabat Wali Kota menjelaskan bahwa kenaikan harga barang membuat masyarakat miskin kesulitan membeli bahan pangan bergizi. Sementara itu, kemiskinan ekstrem membuat warga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk asupan gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, Pemkot Tual telah menetapkan desa binaan bagi setiap OPD, di mana masing-masing OPD menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting di desa tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego, menjelaskan bahwa strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi pedoman bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Kota Tual memiliki prevalensi stunting sebesar 24,9%, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Maluku yang berada pada 26,1% menurut data SSGI 2022.
Renta berharap, dengan kolaborasi berbagai pihak dan pendekatan yang tepat, target penurunan prevalensi stunting secara nasional menjadi 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Pendekatan keluarga berisiko stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif dinilai penting untuk mencapai target tersebut. Strategi pencegahan stunting dari hulu, seperti pendampingan calon pengantin dan edukasi kesehatan reproduksi, juga merupakan langkah preventif yang krusial.
Pada kesempatan tersebut, BKKBN Provinsi Maluku menyerahkan Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada Pemkot Tual, yang diharapkan dapat dimaksimalkan pada tahun 2024 untuk mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.
