Langgur, SentralNusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara (Malra) memberikan perhatian serius terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat dalam rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023. DPRD mengingatkan Kepala Dinas PUTR untuk segera menyelesaikan administrasi keuangan belanja modal (fisik) tahun 2023 yang belum tuntas agar tidak menimbulkan beban utang.
Dalam menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala Dinas PUTR, Herling Priartha, menyatakan bahwa pihaknya tidak menghadapi masalah dengan rekomendasi tersebut. “Selaku Kadis, saya pikir rekomendasi ini tidak ada masalah karena beberapa proyek sudah dianggarkan dalam DPA 2024 kami,” ujar Herling seperti dilansir dari MalukuPost.com pada Kamis (23/5/2024).
Herling menjelaskan bahwa penyedia jasa hanya perlu berkoordinasi dengan dinas PUTR dan mengajukan anggaran ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Ia juga mengakui bahwa sisa anggaran yang belum dianggarkan di APBD 2024 akan diupayakan untuk diakomodir dalam APBD Perubahan.
“Nilai hutang itu tidak besar, hanya sekitar Rp 62 juta yang belum dianggarkan di 2024, sehingga menjadi beban untuk saya. Saya akan terus mengupayakan agar anggaran ini bisa masuk dalam Perubahan (Perbup) sebagai hutang pihak ketiga, sehingga kami bisa membayar hutang-hutang tersebut,” jelas Herling.
Lebih lanjut, Herling menyebutkan bahwa sekitar Rp 10 miliar sudah dianggarkan dalam DPA Dinas PUTR tahun 2024. Beberapa anggaran telah dicairkan dan administrasi yang lengkap dari staf akan segera diproses. “Prinsipnya, jika staf saya (bidang-bidang) menyiapkan administrasi yang lengkap, pasti kami proses. Tergantung pada bagian keuangan bagaimana mereka memprosesnya, yang penting saya sudah SPM-kan,” tegas Herling.
Herling menegaskan bahwa sebagian besar utang telah dibayar dan ia berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran utang secepat mungkin. “Saya tidak mau berlama-lama, harus cepat lunas,” pungkasnya.
