Ambon, SentralNusantara.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku, Suanthie John Laipeny, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) agar mempermudah masuknya investasi, khususnya terkait pembangunan dan operasional SPBU di Pulau Moa.
Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama pihak Pertamina yang digelar Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa saat ini tidak ada lagi SPBU aktif di Pulau Moa setelah satu-satunya SPBU di pulau tersebut berhenti beroperasi akibat pengalihan kepemilikan saham. Pemerintah Kabupaten MBD pun mengambil langkah dengan mengalihkan operasional SPBU dari Pulau Lakor ke Pulau Moa, mengingat titik distribusi di Lakor sudah tidak aktif. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak Pertamina dalam forum rapat.
Pertamina menjelaskan bahwa pengelola SPBU lama di Pulau Moa telah mendapatkan lahan baru, mengingat lokasi sebelumnya berada di atas tanah milik Pemda dan tidak lagi dapat digunakan. Meski demikian, pengelola masih harus melengkapi sejumlah dokumen perizinan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi izin utama untuk dapat beroperasi kembali.
Menurut Laipeny, pengalaman buruk dalam proses perizinan SPBU di masa lalu tidak boleh terulang. Oleh karena itu, ia meminta Pemda MBD membuka ruang yang luas bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor energi, demi menjawab kebutuhan masyarakat akan BBM yang stabil dan mudah diakses.
Saat ini, SPBU yang beroperasi di Pulau Moa berstatus sebagai SPBU Kompak Satu Harga. Artinya, harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite wajib disamakan yaitu Rp12.800 per liter.
Laipeny mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke DPRD Provinsi Maluku apabila menemukan praktik kenaikan harga sepihak di lapangan.
Ia mencontohkan kasus di Pulau Wetar di mana harga sempat menyentuh Rp50.000 per liter akibat tingginya biaya transportasi dan distribusi. Pertamina pun berjanji akan melakukan penelusuran dan mengecek langsung kondisi di lapangan.
Laipeny yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku sekaligus putra daerah MBD, mengajak seluruh elemen pemerintah untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar ulang tahun Kabupaten MBD yang akan segera dirayakan menjadi momentum untuk membangun daerah secara lebih maju, sejalan dengan tagline “Maju Bersama untuk MBD yang Lebih Baik.”.
