Tiakur, SentralNusantara.com – Praktik penyelewengan anggaran di tingkat kecamatan kembali mencoreng wajah birokrasi pemerintahan daerah. Kali ini di Kantor Camat Dawelor Dawera kabupaten MBD kini terseret dalam pusaran skandal keuangan yang membutuhkan pengusutan serius dari aparat pengawas.
Hal ini disampaikan salah satu Pemuda yang enggan namanya di publikasikan kepada SentralNusantara. Com Rabu, (11/12/2024) di kediamannya.
Kasus Dawelor Dawera lanjutnya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk sistemik penggerusan keuangan publik. Anggaran yang “amburadul” bukan sekadar kesalahan teknis, namun mencerminkan korupsi yang mengakar.
Bagaimana tidak, dugaan ada pemotongan gaji tenaga Honorer yang sepihak. Pertanggungjawaban anggaran diduga fiktif karena tidak sesuai pengeluaran rilnya. Kegiatan 17 Agustus ada sumbangan dari 6 Desa juga kegiatannya pun tidak jelas. Aset kantor camatpun bebas dibawah pulang.
“Ini bukan sekadar tuduhan, melainkan potret gelap birokrasi yang kehilangan ruh pelayanan publik,”ujarnya.
Dalang di Balik Layar
Dua nama mencuat dalam lingkaran hitam dugaan korupsi:
Demianus Imuly (Camat), Ike Raprap (Bendahara), mereka diduga telah merancang skema sistematis penggelapan anggaran yang mencengangkan.
Modus Operandi Korupsi
Sunat Gaji Honorer
Praktik kongkalikong dalam pemotongan gaji honorer menunjukkan level keserakahan yang melampaui batas. Para pekerja yang seharusnya mendapatkan penghasilan penuh, kini menjadi korban manipulasi birokrasi.
Laporan Keuangan Fiktif
Dokumentasi anggaran kantor camat yang disusun tidak sesuai realitas, mengungkap level kebusukan administrasi yang mengkhawatirkan.
Skandal Anggaran 17 Agustus 2024
Perayaan kemerdekaan berubah menjadi ajang pemerasan:
- Pemungutan biaya dari berbagai desa
- Kegiatan yang jauh dari harapan masyarakat
- Anggaran yang “amburadul” menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola,”ungkapnya.
Tuntutan Mendesak
Sebagai Anak daerah meminta inspektorat MBD yang punya tugas dan fungsi untuk Lakukan audit menyeluruh, meminta Komisi A DPRD Panggil Camat untuk diklarifikasi serta bertanggung jawab, Aparat Hukum dalam hal ini kejaksaan negeri MBD Usut tuntas dugaan korupsi,”tegasnya.
Kasus Dawelor Dawera lanjutnya bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah simtom busuknya sistem birokrasi yang telah kehilangan malu, kehilangan integritas.
“Semestinya korupsi dimulai dari hal kecil, namun berpotensi meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan”ucapnya.
Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Setiap rupiah anggaran adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum,”kuncinya.
