Tual, SentralNusantara.com – Wali Kota Tual Hi. A. Yani Renuat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (10/10/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, dan menjadi forum strategis untuk membahas langkah nasional dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah.
Rakornas TPAKD dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa TPAKD merupakan program nyata yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman ilegal dan praktik rentenir. Program ini dijalankan langsung oleh pemerintah daerah dengan dukungan OJK dan lembaga keuangan.
Friderica yang akrab disapa Kiki mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program Kredit Melawan Rentenir yang digagas melalui TPAKD telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan daerah dalam menyediakan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Ini adalah program nyata yang diusung oleh TPAKD bersama para kepala daerah, bagaimana menjauhkan masyarakat dari rentenir. Sampai saat ini, kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia,” ujar Kiki dalam Rakornas tersebut.
Ia menambahkan, TPAKD juga mencatat capaian signifikan di berbagai sektor prioritas. Di sektor pertanian, misalnya, telah disalurkan kredit sebesar Rp 3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur. Sementara di sektor pendidikan, program Satu Rekening Satu Pelajar telah membuka 58,32 juta rekening atau sekitar 87 persen dari total pelajar di Indonesia.
Selain itu, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda telah menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan total nilai simpanan mencapai Rp 7,47 triliun. Program Laku Pandai atau layanan branchless banking juga berhasil menjangkau lebih dari 72 ribu desa dan mendorong sekitar 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
“Program Laku Pandai ini telah membuka akses keuangan hingga pelosok, menjangkau 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal,” jelasnya.
Kiki menegaskan bahwa TPAKD dibangun sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan nasional saat ini tercatat sebesar 66,4 persen, dengan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
“Ini adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi dan keuangan di daerah,” pungkasnya.
Kehadiran Wali Kota Tual dalam Rakornas TPAKD 2025 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tual dalam mendukung percepatan akses keuangan daerah, sekaligus memperluas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
