Tual, SentralNusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tual memacu pelaksanaan Program Pergaraman Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, dengan target menjadikan Tual sebagai salah satu sentra produksi garam di Indonesia Timur.
Program ini menjadi prioritas Wali Kota H. Akhmad Yani Renuat bersama Wakil Wali Kota H. Amir Rumra, mengingat potensi wilayah Tual yang dikelilingi laut bersalinitas tinggi dan air laut yang bersih, serta tingginya kebutuhan garam rumah tangga dan industri.
Kebutuhan garam rumah tangga di Tual diperkirakan mencapai 6 ton per bulan, sementara kebutuhan untuk sektor industri, termasuk perikanan dan es balok, mencapai sekitar 45 ton per bulan.
Untuk mendukung program tersebut, Wali Kota Renuat bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Maluku, Senin (11/8/2025).
Rombongan diterima langsung Kepala BSPJI, Sony Fitriajaya, yang memperkenalkan teknologi geomembran sebagai solusi inovatif dalam proses produksi garam.
Keesokan harinya, Selasa (12/8/2025), rombongan melanjutkan kunjungan ke PT Limansara Sinar Abadi di Desa Wayapo, Kabupaten Maluku Tengah, untuk meninjau langsung proses kristalisasi, penyimpanan, hingga hasil produksi garam yang dinilai lebih bersih dan putih.
Dalam diskusi bersama pengelola, Wali Kota Renuat menyatakan optimistis bahwa teknologi sederhana seperti yang digunakan PT Limansara dapat diterapkan di Tual.
Ia memastikan Pemkot siap mengalokasikan anggaran pilot project pergaraman pada tahun 2025.
Namun, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, seperti keterbatasan infrastruktur jalan menuju lokasi produksi, kebutuhan perizinan, serta penyesuaian standar mutu produk konsumsi.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Tual, saya menyampaikan apresiasi atas pendampingan Pemda Maluku Tengah dan bimbingan teknis dari BSPJI. Kami berkomitmen mewujudkan Tual sebagai produsen garam di Maluku dan Indonesia Timur,” tegas Renuat.
Dengan dukungan lintas sektor, program pergaraman ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya kelautan.
