Langgur, SentralNusantara.com – Penjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Malra pada Rabu (15/5/2024).
Jasmono menyatakan bahwa penandatanganan NPHD ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.
“Ini merupakan bukti dukungan Pemkab Malra terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024, sehingga Pilkada berlangsung aman, demokratis, jujur, dan adil,” ujar Jasmono.
Tanggung Jawab Bersama
Jasmono menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak perlu mendukung proses tersebut dengan melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung Pemerintah Daerah serta TNI-Polri di Malra dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif, aman, dan damai.
“Saya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sehingga semua tahapan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten telah berlangsung damai di Malra,” kata Jasmono.
Harapan dan Komitmen
Dengan adanya komitmen dan kerjasama yang harmonis dalam pelaksanaan Pilkada di Malra, Jasmono berharap daerah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya melaksanakan proses Pilkada yang aman, tertib, dan sukses.
“Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait, kami optimis Pilkada 2024 di Malra akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penandatanganan NPHD ini menunjukkan kesiapan dan komitmen Malra untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan memastikan semua proses berlangsung dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak terkait.
