Jakarta, SentralNusantara.com – Pemerintah Provinsi Maluku resmi mendapatkan tambahan alokasi 3.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kepastian ini diperoleh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku, seluruh bupati dan wali kota se-Maluku, serta jajaran BPS.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penggunaan data BPS dalam program 3 Juta Rumah merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, agar penyaluran rumah subsidi lebih tepat sasaran dan transparan.
“Kami hanya menggunakan satu data, yaitu data BPS. Dengan itu, penyaluran rumah subsidi akan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Maruarar Sirait.
Sebelumnya, Provinsi Maluku hanya mendapatkan alokasi 2.000 unit rumah subsidi. Namun, berkat koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait—termasuk peran aktif Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat—pemerintah pusat akhirnya menyetujui tambahan sebanyak 1.000 unit.
Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang besar terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Maluku.
“Dengan adanya alokasi 3.000 rumah subsidi ini, kami optimis masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di Tual serta Maluku pada umumnya bisa segera memiliki hunian yang layak,” tegas Renuat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut program tersebut sebagai angin segar bagi para ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang selama ini belum memiliki rumah pribadi. Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga yang mempercepat realisasi program ini.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan lembaganya siap menghadirkan data akurat agar penerima rumah subsidi benar-benar tepat sasaran.
“BPS siap menyediakan data yang segera bisa dioperasionalkan,” jelasnya.
Tambahan alokasi rumah subsidi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Maluku, terutama di Kota Tual, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses perumahan layak. Dengan pengawalan langsung Wali Kota Akhmad Yani Renuat, program ini diyakini akan memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Bumi Maren.
