Langgur, Sentralnusantara.com – Penilaian kesehatan keuangan sebuah daerah menjadi sorotan penting bagi pemangku kepentingan, terutama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kabupaten Maluku, melalui Pemerintah Daerahnya, menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, BPK RI mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan kepada tiga pemerintah daerah di Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur (SBT), dan Maluku Tenggara (Malra).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan ini menyoroti beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Salah satu temuan penting adalah terkait dengan perencanaan keuangan yang belum sepenuhnya memadai, pengelolaan kas yang masih belum optimal, dan penatausahaan aset tetap yang perlu ditingkatkan dalam tiga kabupaten tersebut. Meskipun demikian, BPK memastikan bahwa sebagian besar permasalahan yang diidentifikasi tidak bersifat material dan signifikan sehingga tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
Meskipun demikian, BPK menekankan perlunya tindak lanjut yang tepat dari pihak pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Tindak lanjut ini diharapkan dapat dilakukan dengan segera, paling lambat dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Keberhasilan dalam menangani permasalahan yang teridentifikasi akan menjadi indikator penting bagi kesehatan keuangan daerah dan juga tingkat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang tepat akan menjadi kunci dalam memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku.
