Ambon, SentralNusantara.com – Akses jalan di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Situasi ini mengakibatkan masyarakat di tujuh desa di pulau tersebut mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin, menyampaikan bahwa akses jalan yang layak sangat mendesak bagi masyarakat Ambalau.
“Kami sempat mengunjungi Pulau Ambalau dengan penduduk hampir 10.000 jiwa, tetapi tidak ada jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas mereka,” ungkap Rovik kepada wartawan Senin 6 Januari.
Menurut Rovik, Pulau Ambalau memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor perkebunan seperti cengkeh dan pala. Namun, masyarakat kesulitan menjual hasil panen karena keterbatasan akses jalan.
Saat ini, satu-satunya cara menuju pelabuhan di Desa Ulima adalah dengan menggunakan speedboat, yang memerlukan waktu tempuh tidak mudah dan biaya tinggi.
“Konektivitas ini sangat penting. Namun, jika hanya mengandalkan APBD kabupaten dan provinsi, tidak akan cukup karena anggarannya kecil. Dibutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR,” tambah Rovik.
Rovik mengungkapkan, pernah ada rencana pembangunan jalan lingkar di Pulau Ambalau dengan anggaran sekitar Rp70 miliar. Ia berharap rencana tersebut dapat segera dilanjutkan.
“Kalau memungkinkan, ruas jalan Ambalau ini harus masuk dalam prioritas penanganan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, bahkan dimasukkan dalam program Inpres,” ujarnya.
Rovik menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan potensi ekonomi daerah.
Dengan perhatian serius dari BPJN Maluku dan dukungan anggaran pemerintah pusat, masyarakat Ambalau berharap kondisi jalan dapat segera diperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas di pulau tersebut.
