Langgur, SentralNusantara.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) untuk Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dibuka Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, di Aula Kantor Bupati Kota Langgur pada Rabu (28/2/2024).
Jasmono didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang (Bappedalitbangda) serta Camat Kei Kecil, bersama-sama memukul tifa sebagai tanda dimulainya Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 serentak untuk 11 kecamatan.
“Dalam Musrenbang ini, penting sekali untuk membahas secara komprehensif aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan haruslah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat hasil untuk kemajuan daerah dan masyarakat. Saya berharap semua pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serius dalam pelaksanaan Musrenbang ini,” ungkap Jasmono dalam sambutannya.
Dia menegaskan agar Musrenbang tidak dianggap sebagai formalitas belaka tanpa makna. Hasil Musrenbang akan ditindaklanjuti dengan surat penegasan dari bupati kepada OPD terkait. Setiap usulan yang telah disepakati harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Perangkat Daerah, dan Bappedalitbangda bertanggung jawab untuk memastikannya. Semua usulan yang memenuhi kriteria wajib ditindaklanjuti.
Musrenbang Tahun ini memiliki tujuan untuk merencanakan tahun 2025, yang merupakan awal dari masa transisi periode perencanaan. Ini mencakup akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan dimulainya pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru untuk periode 2025-2029.
Jasmono menjelaskan bahwa dalam dokumen perencanaan pada tahun transisi ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 harus memperhitungkan sejumlah kebijakan strategis, baik dari segi regulasi maupun kebutuhan nyata masyarakat.
Isu-isu seperti stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan lainnya masih harus menjadi prioritas dalam perencanaan 2025.
“Data tentang kemiskinan ekstrem dan stunting yang telah tersedia harus menjadi dasar bagi penentuan lokasi dan target intervensi,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam perencanaan 2025 di Kabupaten Maluku Tenggara, stabilitas politik dan keamanan dianggap sebagai bagian integral dari agenda pembangunan. Pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan harus memastikan keamanan dan stabilitas daerah tetap terjaga.
Masalah kenakalan remaja dan konsumsi minuman keras seringkali menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jasmono juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi yang masih diperlukan pada tahun 2025. Selain menjaga stabilitas inflasi, peningkatan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas.
“Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode COVID-19 hingga tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 6,08 persen. Oleh karena itu, upaya strategis untuk memperluas lapangan kerja perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi. Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kerja harus dilakukan secara massif,” pungkasnya.
