Ambon, SentralNusantara.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku mengadakan Rapat Evaluasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kamis (25/7/2024).
Rapat ini diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, termasuk Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (HP2H) Bawaslu Kota Tual, M. Taher Jamco. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi hasil pengawasan Pemilu 2024 dan mempersiapkan strategi pengawasan Pilkada yang akan berlangsung November mendatang.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair, menjelaskan bahwa dokumen pengawasan dan hasil evaluasi akan menjadi referensi penting dalam menangani sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Melalui evaluasi ini, kita dapat merefleksikan pengalaman dari proses PHPU sebelumnya dan memperbaiki kekurangan untuk menghadapi sengketa Pilkada, jika terjadi,” ujar Subair.
Subair menegaskan pentingnya pendokumentasian yang rapi dan penyusunan keterangan tertulis sebagai persiapan dalam menghadapi kemungkinan sengketa hasil Pilkada. “Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk memastikan proses yang lebih baik dan terstruktur ke depan,” tambahnya.
Rapat ini menjadi langkah strategis Bawaslu Maluku dalam memperkuat pengawasan Pilkada 2024, dengan harapan dapat menciptakan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.
