Paguyuban Se-Jazirah Tolak Keras Musyawarah Luar Biasa, Desak Penyatuan Panitia dan Pembentukan Panitia Baru

Ambon, SentralNusantara.com –Perwakilan paguyuban paguyuban se-Jazirah menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) maupun Musyawarah Besar (Mubes) sebelum adanya penyatuan dua panitia yang saat ini berselisih.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh koordinator lapangan, Syarifudin Samoal, dalam konferensi pers yang digelar bersama perwakilan Bank Sejahtera dan pengibar-pengibar kewajiban lainnya, Sabtu (31/5).

Musdalub yang berlangsung di SUPM Waiheru

Dalam sikap resminya, terdapat lima poin penting yang disampaikan:

1. Penolakan Terhadap Muslub dan Mubes

Para perwakilan dengan tegas menolak segala bentuk Muslub atau Mubes sampai kedua panitia yang saat ini terpisah dapat disatukan menjadi satu kepanitiaan resmi.

2. Desakan Pembentukan Panitia Baru

Mereka meminta pengurus lama segera menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Ketua untuk membentuk panitia musyawarah baru yang melibatkan semua unsur masyarakat Jazirah secara adil dan terbuka.

3. Kecaman terhadap Panitia Muslub

Perwakilan paguyuban- paguyuban sejazirah mengecam keras panitia Muslub yang menggelar acara pada Sabtu, 31 Mei 2025, karena dinilai cacat secara prosedural.

4. Penolakan Hasil Muslub

Perwakilan paguyuban-paguyuban sejazirah juga menyampaikan penolakannya terhadap hasil musyawarah yang berlangsung di Aula SUPM Waiheru.

5. Ketidaksesuaian Proses Muslub dengan Mekanisme Organisasi

Muslub yang digelar dianggap tidak memenuhi syarat sah forum karena jumlah peserta tidak mencapai kuorum minimal, yakni 50% + 1 peserta. Hal ini didukung oleh dokumentasi foto dan video suasana musyawarah.

Selain itu, surat rekomendasi dukungan terhadap Suherman Ura yang beredar juga dipersoalkan karena diduga dibuat sepihak tanpa format resmi dari instansi yang memberikan dukungan.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan oleh perwakilan paguyuban-pagiyuban sejazirah dan menjadi bentuk keresahan kolektif atas dinamika organisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mekanisme internal yang sah.

“Kami tidak menolak musyawarah, tapi menolak cara yang tidak sesuai aturan. Kami ingin kebersamaan, bukan perpecahan,” tegas Syarifudin Samoal.

Pos terkait