AMBON, SentralNusantara.com – Gubernur Maluku, Hendrik, secara resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku dari pejabat lama Harsono kepada pejabat baru Bagus Putu Santika. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (20/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPKP selama ini yang dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Lembaga perwakilan BPKP di Provinsi Maluku telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas dan menjadi mitra pemerintah dalam memberikan sistem peringatan dini,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses alih tugas dan jabatan di lingkungan BPKP merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Gubernur juga berharap agar kemitraan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dengan perwakilan BPKP semakin dioptimalkan, terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Sutrisno, yang hadir mewakili Kepala BPKP RI, menegaskan bahwa BPKP hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan dan membantu pengelolaan risiko pembangunan agar pelaksanaan program berjalan optimal, berdampak nyata, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan seluruh elemen pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMD, BUMN, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar pengawasan dan tata kelola pemerintahan semakin kuat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa BPKP berperan aktif tidak hanya dalam langkah edukatif dan preventif terhadap risiko korupsi, tetapi juga dalam langkah represif ketika terjadi penyimpangan.
Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa arah kebijakan pengawasan intern pemerintah berfokus pada pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan sistem tata kelola yang meliputi agenda prioritas pengawasan, seperti pembangunan SDM yang berkualitas, infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ekonomi daerah.
“Kami mendorong kerja sama seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Maluku, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar BPKP dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
