LANGGUR, SentralNusantara.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya Kota Langgur memperkuat jati dirinya sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Kota Langgur, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Benhur menyerukan agar seluruh elemen daerah mulai dari pemerintah, tokoh adat, hingga masyarakat menjaga semangat pembentukan Kota Langgur dengan menata aspek budaya, pemerintahan, dan pelayanan publik secara menyeluruh.
“Langgur harus menjadi kota yang tertib, berkarakter, dan berpihak pada masyarakat. Identitas kultural dan identitas pemerintahan harus berjalan beriringan,” tegas Benhur.
Ia menjelaskan, secara historis Langgur memiliki akar kuat dalam perjalanan pembentukan wilayah di kawasan Tenggara Maluku. Sebelum pemekaran Kota Tual, Langgur merupakan bagian dari wilayah administratif yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.
“Dari segi sejarah, Langgur sebenarnya sudah matang. Setelah pembentukan Kota Tual, ibu kota kabupaten berpindah ke Langgur, dan inilah momentum untuk memperkuat jati diri sebagai pusat pemerintahan,” ujar politisi asal Dapil VI itu.
Benhur juga menyoroti pentingnya konsistensi nomenklatur antara lembaga pemerintah dan instansi vertikal yang masih menggunakan nama “Kota Tual” dalam dokumen resmi, padahal berada di wilayah administratif Maluku Tenggara.
“Misalnya RRI dan Bank Maluku yang masih mencantumkan nama Tual. Ini perlu ditertibkan agar publik dan lembaga lain memahami dengan benar posisi administratif Langgur,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan nomenklatur bukan hanya urusan administratif, tetapi juga strategi membangun citra dan persepsi publik. “Dalam politik dan pelayanan publik, persepsi sangat menentukan. Citra Langgur harus dibangun sebagai kota yang tertib, maju, dan berkarakter,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Benhur juga mengapresiasi langkah Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, dan Ketua DPRD Kabupaten yang konsisten menegaskan posisi Langgur sebagai ibu kota kabupaten. Ia menilai langkah tersebut penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.
Selain soal identitas, Benhur menegaskan komitmen DPRD Provinsi Maluku untuk terus mengawal pembangunan strategis di wilayah Maluku Tenggara, termasuk penyelesaian proyek Jembatan Dian Pulut–Netuat.
“Proyek jembatan itu sudah kami dorong agar selesai tahun ini. Kami pastikan pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan strategis daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyebut tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi pembangunan wilayah Kinsar dan sekitarnya, melalui kolaborasi antara DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pemerintah daerah.
“Langgur harus menjadi wajah baru Maluku Tenggara, kota yang modern namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai Larvul Ngabal,” pungkas Benhur.
